Pengawasan Pajak Pasir Diperketat, BPRD Dirikan 10 Pos Pantau

Lumajang terkini - Pajak dari tambang pasir terus dioptimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai Pendapatan Asli (Daerah). Target pajak yang didapat tahun ini ditingkatkan. Agar tercapai, upaya pengawasan diperketat melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang.

Seperti diketahui, PAD dari pasir tahun ini ditarget Rp 17 miliar. Agar bisa tercapai dan tidak terjadi kebocoran, BPRD mendirikan pos pantau di 10 titik. Pos pantau ini berada di kawasan tambang pasir. Sehingga petugas mudah untuk memonitor aktifitas pertambangan setiap harinya.

Salah satu lokasi tambang pasir di Lumajang

Dalam pemantauan dan pemaksimalan pajak dari pasir, pihak BPRD tidak bekerja sendiri, namun juga melibatkan berbagai pihak. “Kami sudah berkoordinasi dengan semua pihak,” kata Kasi Perencanaan dan pengendalian Operasi BPRD Lumajang, Suhariyanto, pada sejumlah wartawan, Jumat (27/4).

Lanjutnya, memang untuk pajak dari sektor pertambangan butuh pengawasan serius dibandingkan dengan sektor lainnya. Karena tidak menutup kemungkinan, masih ada aktifitas pertambangan ilegal. Sehingga tidak ada pajak yang masuk ke daerah.

“Masih banyak penambang ilegal sehingga kita tidak bisa melakukan penarikan pajak,” ucapnya. Lanjutnya, banyaknya penambangan ilegal ini dikarenakan izinnya belum turun dan masih dalam proses.

Hingga akhir bulan April, pendapatan pajak dari pasir, sudah mencapai Rp 3 miliar. Suhariyanto berharap jumlah ini akan terus meningkat hingga mencapai target. “Agar tidak seperti tahun sebelumnya dimana pendapatan dari sektor pajak tidak mencapai target,” pungkasnya.

Selain dari pertambangan, BPRD juga terus menggenjot pendapatan pajak dari sektor lainnya, seperti penginapan, tempat hiburan, dan restoran. Aplikasi online juga sudah diluncurkan, untuk memudahkan pengawasan pajak tersebut. (fin)